Kapal Nelayan di Pasbar Akan di Registrasi

Seluruh kapal motor nelayan di Pasaman Barat (Pasbar) akan dikeluarkan legalitasnya oleh pemerintah daerah melalui Dinas dan Perhubungan Kominfo. Sehingga dengan demikian semua kapal nelayan motor di Pasbar akan tertib dengan nomor kepemilikan kapal dan kelengkapan surat menyurat lainnya.

“Mudah-mudahan bulan ini akan kita keluarkan ‘pas-kapal’ (surat kelengkapan administrasi kapal/semisal STNK). Banyaknya ada sekitar 150 kapal motor,” kata Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Pasbar, Mardani

Pas-kapal ini bertujuan agar para nelayan Pasbar terjamin keamanannya ketika akan menangkap ikan di perairan. Kalaupun nanti tersesat masuk wilayah perairan provinsi tetangga seperti Sumut, para nelayan tidak ditangkap lagi, karena legalitasnya juga terjamin.

Sejak tujuh tahun berdirinya Pasbar, baru kali ini nelayan memiliki kelengkapan surat kapal dan nomornya. Sebenarnya pas-kapal itu ada, namun belum direalisasikan oleh pejabat atau petugas perhubungan sebelumnya.

“Makanya kedepan, kita ingin seluruh kapal motor di Pasbar ini dilengkapi dengan surat-surat sama halnya dengan kendaraan yang memilik STNK,” jelas Mardani.

Selama ini, lanjut Mardani pengurusan pas-kapal, nelayan Pasbar harus datang ke Adpel Teluk Bayur Padang, akan tetapi sekarang ini sudah bisa dilakukan di kantor Perhubungan dan Kominfo Pasbar.

Sementara itu, dalam upaya meningkatkan produktifitas hasil tangkapan nelayan di Pasbar, Kepala DKP, Syafrialis akan mengupayakan bantuan kapal diatas 20 gross tone (GT) melalui bantuan pusat.

Selama ini, kapal yang digunakan nelayan masih berkapasitas dibawah 10 GT dengan daya jelajah yang terbatas kurang dari 200 mil. Padahal, potensi ikan yang besar berada lebih dari 200 mil. Akibatnya, hasil tangkapan nelayan tidak maksimal, karena keterbatasan daya jelajah kapal.

Sehingga nelayan Pasbar selalu kalah bersaing dengan nelayan luar yang datang dari Aceh, Sibolga dan daerah lainnya dengan kapasitas mesin diatas 20 GT.

“Agar nelayan kita bisa bersaing dengan nelayan dari daerah lain, maka sarana dan prasarana pendukung berupa kapal diatas 20 GT harus kita tingkatkan. Dengan adanya kapal tersebut maka nelayan akan udah mendapatkan ikan dalam jumlah besar,” kata Syafrialis.

IMAPASBAR Kota Padang Mengucapkan Selamat hari Raya Idul Fitri 1432 H

Minal aidin wal faizin,,mohon maaf lahir n bathin, takabbalallahu mina wa minkum,,Selamat hari Raya Idul Fitri 1432 H

SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA RAMADHAN 1432 H,,,MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN

Petugas SPBU Dibacok OTK

Pasbar,- Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU makan korban. Diduga saling berebutan dalam pengisian BBM, salah seorang pegawai SPBU Airbalam, Kecamatan Kotobalingka, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), dibacok orang tak dikenal saat melerai pertengkaran, Minggu (24/7), sekitar pukul 21.30.

Petugas SPBU dibacok di bagian paha. Menurut seorang saksi mata, yang enggan disebutkan namanya, suasana SPBU petang itu terjebak antrean panjang mobil dan motor. Menyiasati panjangnya antrean, tiba-tiba pemilik SPBU mematikan seluruh lampu di SPBU agar seolah-olah BBM habis. Namun, para petugas SPBU masih tetap melakukan aktivitas pengisian BBM.  

“Suasana memanas menjelang pukul 20.00, dipicu adu mulut sesama pengisi BBM. Pada saat petugas melerai pertengkaran itu, tiba-tiba petugas SPBU itu dibacok,” katanya.  

Kasat Reskrim Polres Pasbar, AKP Bendot Dwi Prasetyo saat dikonfirmasi mengatakan, belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait nama pelaku dan korban. “Barang bukti (BB) sudah kita sita dan beberapa orang saksi sudah diperiksa untuk mencari pelakunya,” sebut Bendot.

Kapolsek Airbangis, AKP Yanis ketika dikonfirmasi melalui handphone, mengatakan, nama pelaku sudah dikantongi namun belum bisa dipublikasikan.  “Beruntung saat kejadian tidak terjadi cakak banyak karena dapat diredam tokoh masyarakat setempat,” katanya.

Hanya Lima Persen Perusahaan yang Peduli

IMAPASBAR

Kepedulian perusahaan swasta dan pemerintah di Sumbar terhadap lingkungannya patut dipertanyakan. Faktanya, dari 921 perusahaan di Sumbar, hanya 5,43 persen atau 50 perusahaan yang rutin menjalankan program pertanggungjawaban sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) setiap tahunnya.

Artinya, sebut Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, masih banyak potensi yang belum tergali secara optimal di Sumbar, khususnya lewat keberadaan dunia usaha atau perusahaan, menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

”Melihat kondisi masyarakat Sumbar sekarang, yang masih masih banyak memerlukan perhatian semua pihak agar kondisi Sumbar yang dicita-citakan dapat terwujud, saya berharap, sudah saatnya mulai dari sekarang seluruh komponen  masyarakat Sumbar, termasuk dunia usaha dengan CSR-nya, bekerja bersama-sama secara terpadu, terencana dan terarah,” ujar Gubernur, saat menghadiri Pertemuan Kemitraan LKKS Sumbar dengan Dunia Usaha di Auditorium Gubernuran, Kamis (23/6).

Dia mengungkapkan, pelaksanaan CSR selama ini sangat tergantung pada pucuk pimpinan korporasi. Artinya, kebijakan CSR tidak selalu dijamin selera dengan visi dan misi korporasi. ”Jika pimpinan perusahaan memiliki kesadaran moral tinggi, misi kemungkinan korporasi tersebut menerapkan kebijakan CSR yang benar,” tutur Irwan.

Sebaliknya, jika orientasi pimpinannya hanya berkiblat pada kepentingan kepuasan pemegang saham, seperti produktivitas tinggi, profit besar, nilai saham yang tinggi, serta pencapaian prestasi pribadi, boleh jadi kebijakan CSR-nya hanyalah kosmetik semata. Menurut Irwan, setidaknya ada tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha mesti merespons dan mengembangkan tanggung jawab sosial, sejalan dengan operasi usahanya.

Pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat, karenanya wajib bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Terakhir, kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial.

“Uang yang ada di perusahaan-perusahaan bukanlah milik perusahaan atau pemilik modal saja. Tapi ada juga uang yang menjadi hak masyarakat banyak. Di mana telah diamanahkan dalam UU, bahwa setiap perusahaan wajib mengeluarkannya dalam bentuk dana CSR. Kalau tidak, perusahaan tersebut adalah benalu,” kata Irwan.

Limbah PKS Pemicu Kelaparan

Pasbar -  IMAPASBAR
Kebanyakan investor masih mengolah limbah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) secara konvensional. Padahal sistem dengan bak terbuka tersebut memperburuk emisi gas rumah kaca alias pemanasan global. Bahkan, dampaknya terhadap pemanasan global 21 kali lebih besar ketimbang jenis polusi lainnya. Tak heran jika limbah PKS, diduga jadi pemicu terbesar terhadap kelaparan.
Karena pemanasan global dan perubahan iklim mengakibatkan ketahanan pangan rapuh. Bila ketahanan pangan terus anjlok akan bermuara pada kelaparan hebat di kalangan generasi mendatang.
“Kalau pun uang melimpah, kita tetap mati kelaparan karena barang atau pangan tak ada. Apa uang bisa mengenyangkan perut?”
Demikian benang merah yang dapat ditarik dari stakeholders Consultation Meeting beserta Singgalang di PT. Agrowiratama, Sungai Aur, Pasaman Barat (Pasbar), Kamis (16/6).
Pada kesempatan itu hadir Komisi Nasional Mekanisme Pembangunan Bersih (Komnas MPB), Debi Nathalia, Konsultan PKS, Rusman Sudaya, SKPD terkait Pasbar maupun Sumbar, manajemen PKS, unsur nagari dan para pengurus koperasi kebun plasma.
Menyikapi limbah PKS sebagai penyumbang kelas wahid di pemanasan global, para stakeholder mengimbau investor PKS dengan mekanisme pembangunan bersih.
“Sayangilah kelangsungan hidup anak cucu kita ke depan,” harap Nasran Manggarik Bilang, Bosa Adat setempat.
Stakeholder yang lain juga menyarankan transparansi dan akuntabelisasi CSR perusahaan. “Selain itu, sudah saatnya tiap investor di kawasan pantai membangun shelter-shelter mini, guna menyelamatkan warga dari ancaman tsunami di daerah rawan gempa ini,” timpal H. Abdul Hadi.

Pembangkit listrik
Lain halnya dengan PT. Agrowiratama. Mereka sedang mengembangkan sistem pemanfaatan gas metana sebagai sumber pembangkit tenaga listrik di PKS-nya. Aksi ramah lingkungan itu sangat signifikan terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca.
Malah diharapkan, hasil karya mereka terdaftar di UNFCCC Clean Development Mechanism (mekanisme pem bangunan bersih) dan memenuhi kriteria kerja gold standard.
Belakangan, limbah cair PKS di perusahaan perkebunan itu diolah melalui sistem konvensional kolam terbuka. Serangkaian kolam anaerobik dan aerobik yang kemudian diteruskan ke sistem aeroflow. Biogas yang dihasilkan kolam anaerobik terbuka mengandung gas metana, karbondioksida, dan sisa-sisa hidrogen sulfida akan terlepas ke atmosfer.
Maka dibangun sistem digester anaerobik di dalam tanah untuk pengolahan semua limbah cair yang dihasilkan pabrik. Gas metana dihimpun, menghasilkan energi listrik bagi PKS, perumahan karyawan, dan sekolah. Sisa gas metana dibakar. Penghancuranya berkontribusi sangat besar terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca.
“Limbah cair dari sistem digester anaerobik dalam tanah akan diteruskan ke kolam limbah yang ada saat ini untuk diproses lebih lanjut, kemudian dipompa ke perkebunan sebagai aplikasi lahan,” terang Ibrahim, Manager Humas PT. Agrowiratama.

Pembangunan Teluk Tapang Dilanjutkan

Pasbar-IMAPASBAR

Sebagai bentuk keseriusan terhadap pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang, Air Bangis, Pemkab Pasbar akan memasukkan pembangunan akses jalan menuju pelabuhan pada anggaran perubahan tahun ini. Dan kemudian terus dianggarkan pada APBD tahun berikutnya.

Bupati Pasbar, Baharuddin R saat melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Teluk Tapang, bersama rombongan Ketua DPRD Pasbar dan komisi C DPRD Pasbar serta seluruh unsur Muspida beberapa waktu lalu mengatakan pembangunan pelabuhan, mulai dari lokasi pelabuhan hingga dermaga adalah tanggung jawab pusat dalam anggarannya.

Daerah hanya bisa mendesak dan terus meyakinkan pusat, agar pelabuhan tersebut segera dirampungkan pembangunannya. Yang menjadi tugas daerah adalah pembukaan dan pembangunan akses jalan menuju pelabuhan.

“Yang pekerjaan pusat biarkan pusat yang memikirkan, bagian kita saja yang kita pikirkan sekarang. Kita konsentrasi pada pembangunan akses jalan yang menjadi tanggung jawab kita, mulai tahun ini kita maksimalkan pembangunannya,” kata Bupati.

Dikatakan Bupati, sekarang akses jalan sudah terbuka, tinggal pembangunan selanjutnya. Dan daerah Pasbar mulai tahun ini akan fokus pada pembangunan tersebut. Di anggaran perubahan akan dimasukkan, minimal untuk pembangunan jembatan darurat, agar akses jalan darat bisa dipergunakan menuju pelabuhan untuk memudahkan membawa bahan baku pembangunan.

Ketua DPRD Pasbar, Antonius mengatakan agar pemerintah pusat tersentuh hatinya untuk segera merampungkan pembangunan Teluk Tapang, dia berharap, pada anggaran perubahan nanti sudah bisa dimasukkan anggaran pembangunan jalan menuju Teluk Tapang