Minggu, 16 Oktober 2011

Kapal Nelayan di Pasbar Akan di Registrasi


Seluruh kapal motor nelayan di Pasaman Barat (Pasbar) akan dikeluarkan legalitasnya oleh pemerintah daerah melalui Dinas dan Perhubungan Kominfo. Sehingga dengan demikian semua kapal nelayan motor di Pasbar akan tertib dengan nomor kepemilikan kapal dan kelengkapan surat menyurat lainnya.

“Mudah-mudahan bulan ini akan kita keluarkan ‘pas-kapal’ (surat kelengkapan administrasi kapal/semisal STNK). Banyaknya ada sekitar 150 kapal motor,” kata Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Pasbar, Mardani

Pas-kapal ini bertujuan agar para nelayan Pasbar terjamin keamanannya ketika akan menangkap ikan di perairan. Kalaupun nanti tersesat masuk wilayah perairan provinsi tetangga seperti Sumut, para nelayan tidak ditangkap lagi, karena legalitasnya juga terjamin.

Sejak tujuh tahun berdirinya Pasbar, baru kali ini nelayan memiliki kelengkapan surat kapal dan nomornya. Sebenarnya pas-kapal itu ada, namun belum direalisasikan oleh pejabat atau petugas perhubungan sebelumnya.

“Makanya kedepan, kita ingin seluruh kapal motor di Pasbar ini dilengkapi dengan surat-surat sama halnya dengan kendaraan yang memilik STNK,” jelas Mardani.

Selama ini, lanjut Mardani pengurusan pas-kapal, nelayan Pasbar harus datang ke Adpel Teluk Bayur Padang, akan tetapi sekarang ini sudah bisa dilakukan di kantor Perhubungan dan Kominfo Pasbar.

Sementara itu, dalam upaya meningkatkan produktifitas hasil tangkapan nelayan di Pasbar, Kepala DKP, Syafrialis akan mengupayakan bantuan kapal diatas 20 gross tone (GT) melalui bantuan pusat.

Selama ini, kapal yang digunakan nelayan masih berkapasitas dibawah 10 GT dengan daya jelajah yang terbatas kurang dari 200 mil. Padahal, potensi ikan yang besar berada lebih dari 200 mil. Akibatnya, hasil tangkapan nelayan tidak maksimal, karena keterbatasan daya jelajah kapal.

Sehingga nelayan Pasbar selalu kalah bersaing dengan nelayan luar yang datang dari Aceh, Sibolga dan daerah lainnya dengan kapasitas mesin diatas 20 GT.

“Agar nelayan kita bisa bersaing dengan nelayan dari daerah lain, maka sarana dan prasarana pendukung berupa kapal diatas 20 GT harus kita tingkatkan. Dengan adanya kapal tersebut maka nelayan akan udah mendapatkan ikan dalam jumlah besar,” kata Syafrialis.

Senin, 29 Agustus 2011

IMAPASBAR Kota Padang Mengucapkan Selamat hari Raya Idul Fitri 1432 H


Minal aidin wal faizin,,mohon maaf lahir n bathin, takabbalallahu mina wa minkum,,Selamat hari Raya Idul Fitri 1432 H


Rabu, 27 Juli 2011

SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA RAMADHAN 1432 H,,,MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN

Petugas SPBU Dibacok OTK


Pasbar,- Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU makan korban. Diduga saling berebutan dalam pengisian BBM, salah seorang pegawai SPBU Airbalam, Kecamatan Kotobalingka, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), dibacok orang tak dikenal saat melerai pertengkaran, Minggu (24/7), sekitar pukul 21.30.

Petugas SPBU dibacok di bagian paha. Menurut seorang saksi mata, yang enggan disebutkan namanya, suasana SPBU petang itu terjebak antrean panjang mobil dan motor. Menyiasati panjangnya antrean, tiba-tiba pemilik SPBU mematikan seluruh lampu di SPBU agar seolah-olah BBM habis. Namun, para petugas SPBU masih tetap melakukan aktivitas pengisian BBM.  

“Suasana memanas menjelang pukul 20.00, dipicu adu mulut sesama pengisi BBM. Pada saat petugas melerai pertengkaran itu, tiba-tiba petugas SPBU itu dibacok,” katanya.  

Kasat Reskrim Polres Pasbar, AKP Bendot Dwi Prasetyo saat dikonfirmasi mengatakan, belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait nama pelaku dan korban. “Barang bukti (BB) sudah kita sita dan beberapa orang saksi sudah diperiksa untuk mencari pelakunya,” sebut Bendot.

Kapolsek Airbangis, AKP Yanis ketika dikonfirmasi melalui handphone, mengatakan, nama pelaku sudah dikantongi namun belum bisa dipublikasikan.  “Beruntung saat kejadian tidak terjadi cakak banyak karena dapat diredam tokoh masyarakat setempat,” katanya.

Selasa, 28 Juni 2011

Hanya Lima Persen Perusahaan yang Peduli


IMAPASBAR
Kepedulian perusahaan swasta dan pemerintah di Sumbar terhadap lingkungannya patut dipertanyakan. Faktanya, dari 921 perusahaan di Sumbar, hanya 5,43 persen atau 50 perusahaan yang rutin menjalankan program pertanggungjawaban sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) setiap tahunnya.

Artinya, sebut Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, masih banyak potensi yang belum tergali secara optimal di Sumbar, khususnya lewat keberadaan dunia usaha atau perusahaan, menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

”Melihat kondisi masyarakat Sumbar sekarang, yang masih masih banyak memerlukan perhatian semua pihak agar kondisi Sumbar yang dicita-citakan dapat terwujud, saya berharap, sudah saatnya mulai dari sekarang seluruh komponen  masyarakat Sumbar, termasuk dunia usaha dengan CSR-nya, bekerja bersama-sama secara terpadu, terencana dan terarah,” ujar Gubernur, saat menghadiri Pertemuan Kemitraan LKKS Sumbar dengan Dunia Usaha di Auditorium Gubernuran, Kamis (23/6).

Dia mengungkapkan, pelaksanaan CSR selama ini sangat tergantung pada pucuk pimpinan korporasi. Artinya, kebijakan CSR tidak selalu dijamin selera dengan visi dan misi korporasi. ”Jika pimpinan perusahaan memiliki kesadaran moral tinggi, misi kemungkinan korporasi tersebut menerapkan kebijakan CSR yang benar,” tutur Irwan.

Sebaliknya, jika orientasi pimpinannya hanya berkiblat pada kepentingan kepuasan pemegang saham, seperti produktivitas tinggi, profit besar, nilai saham yang tinggi, serta pencapaian prestasi pribadi, boleh jadi kebijakan CSR-nya hanyalah kosmetik semata. Menurut Irwan, setidaknya ada tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha mesti merespons dan mengembangkan tanggung jawab sosial, sejalan dengan operasi usahanya.

Pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat, karenanya wajib bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Terakhir, kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial.

“Uang yang ada di perusahaan-perusahaan bukanlah milik perusahaan atau pemilik modal saja. Tapi ada juga uang yang menjadi hak masyarakat banyak. Di mana telah diamanahkan dalam UU, bahwa setiap perusahaan wajib mengeluarkannya dalam bentuk dana CSR. Kalau tidak, perusahaan tersebut adalah benalu,” kata Irwan.

Limbah PKS Pemicu Kelaparan


Pasbar -  IMAPASBAR
Kebanyakan investor masih mengolah limbah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) secara konvensional. Padahal sistem dengan bak terbuka tersebut memperburuk emisi gas rumah kaca alias pemanasan global. Bahkan, dampaknya terhadap pemanasan global 21 kali lebih besar ketimbang jenis polusi lainnya. Tak heran jika limbah PKS, diduga jadi pemicu terbesar terhadap kelaparan.
Karena pemanasan global dan perubahan iklim mengakibatkan ketahanan pangan rapuh. Bila ketahanan pangan terus anjlok akan bermuara pada kelaparan hebat di kalangan generasi mendatang.
“Kalau pun uang melimpah, kita tetap mati kelaparan karena barang atau pangan tak ada. Apa uang bisa mengenyangkan perut?”
Demikian benang merah yang dapat ditarik dari stakeholders Consultation Meeting beserta Singgalang di PT. Agrowiratama, Sungai Aur, Pasaman Barat (Pasbar), Kamis (16/6).
Pada kesempatan itu hadir Komisi Nasional Mekanisme Pembangunan Bersih (Komnas MPB), Debi Nathalia, Konsultan PKS, Rusman Sudaya, SKPD terkait Pasbar maupun Sumbar, manajemen PKS, unsur nagari dan para pengurus koperasi kebun plasma.
Menyikapi limbah PKS sebagai penyumbang kelas wahid di pemanasan global, para stakeholder mengimbau investor PKS dengan mekanisme pembangunan bersih.
“Sayangilah kelangsungan hidup anak cucu kita ke depan,” harap Nasran Manggarik Bilang, Bosa Adat setempat.
Stakeholder yang lain juga menyarankan transparansi dan akuntabelisasi CSR perusahaan. “Selain itu, sudah saatnya tiap investor di kawasan pantai membangun shelter-shelter mini, guna menyelamatkan warga dari ancaman tsunami di daerah rawan gempa ini,” timpal H. Abdul Hadi.

Pembangkit listrik
Lain halnya dengan PT. Agrowiratama. Mereka sedang mengembangkan sistem pemanfaatan gas metana sebagai sumber pembangkit tenaga listrik di PKS-nya. Aksi ramah lingkungan itu sangat signifikan terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca.
Malah diharapkan, hasil karya mereka terdaftar di UNFCCC Clean Development Mechanism (mekanisme pem bangunan bersih) dan memenuhi kriteria kerja gold standard.
Belakangan, limbah cair PKS di perusahaan perkebunan itu diolah melalui sistem konvensional kolam terbuka. Serangkaian kolam anaerobik dan aerobik yang kemudian diteruskan ke sistem aeroflow. Biogas yang dihasilkan kolam anaerobik terbuka mengandung gas metana, karbondioksida, dan sisa-sisa hidrogen sulfida akan terlepas ke atmosfer.
Maka dibangun sistem digester anaerobik di dalam tanah untuk pengolahan semua limbah cair yang dihasilkan pabrik. Gas metana dihimpun, menghasilkan energi listrik bagi PKS, perumahan karyawan, dan sekolah. Sisa gas metana dibakar. Penghancuranya berkontribusi sangat besar terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca.
“Limbah cair dari sistem digester anaerobik dalam tanah akan diteruskan ke kolam limbah yang ada saat ini untuk diproses lebih lanjut, kemudian dipompa ke perkebunan sebagai aplikasi lahan,” terang Ibrahim, Manager Humas PT. Agrowiratama.

Jumat, 10 Juni 2011

Pembangunan Teluk Tapang Dilanjutkan


Pasbar-IMAPASBAR
Sebagai bentuk keseriusan terhadap pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang, Air Bangis, Pemkab Pasbar akan memasukkan pembangunan akses jalan menuju pelabuhan pada anggaran perubahan tahun ini. Dan kemudian terus dianggarkan pada APBD tahun berikutnya.

Bupati Pasbar, Baharuddin R saat melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Teluk Tapang, bersama rombongan Ketua DPRD Pasbar dan komisi C DPRD Pasbar serta seluruh unsur Muspida beberapa waktu lalu mengatakan pembangunan pelabuhan, mulai dari lokasi pelabuhan hingga dermaga adalah tanggung jawab pusat dalam anggarannya.

Daerah hanya bisa mendesak dan terus meyakinkan pusat, agar pelabuhan tersebut segera dirampungkan pembangunannya. Yang menjadi tugas daerah adalah pembukaan dan pembangunan akses jalan menuju pelabuhan.

“Yang pekerjaan pusat biarkan pusat yang memikirkan, bagian kita saja yang kita pikirkan sekarang. Kita konsentrasi pada pembangunan akses jalan yang menjadi tanggung jawab kita, mulai tahun ini kita maksimalkan pembangunannya,” kata Bupati.

Dikatakan Bupati, sekarang akses jalan sudah terbuka, tinggal pembangunan selanjutnya. Dan daerah Pasbar mulai tahun ini akan fokus pada pembangunan tersebut. Di anggaran perubahan akan dimasukkan, minimal untuk pembangunan jembatan darurat, agar akses jalan darat bisa dipergunakan menuju pelabuhan untuk memudahkan membawa bahan baku pembangunan.
Ketua DPRD Pasbar, Antonius mengatakan agar pemerintah pusat tersentuh hatinya untuk segera merampungkan pembangunan Teluk Tapang, dia berharap, pada anggaran perubahan nanti sudah bisa dimasukkan anggaran pembangunan jalan menuju Teluk Tapang

Kamis, 09 Juni 2011

REKOMENDASI PROGRAM MAHASISWA UNTUK PEMDA PASAMAN BARAT





            Pasaman Barat adalah  sebuah negeri kaya yang ranum, dengan berbagai sumber daya yang dimilikinya Kab. Pasaman Barat bisa menjadi sebuah daerah yang terkemuka dan bermartabat. Pasaman barat adalah negeri ranum yang kaya, begitu daerah-daerah lain disumatera barat memandangnya. Sebuah pandangan yang beralasan, nageri di utara sumatera barat ini adalah penghasil perkebunan yang tumbuh subur di Sumatera Barat. Perkebunan kelapa sawit adalah komoditi ekspor nomor satu dari pasaman barat. Ditaksir satu hari CPO yang keluar dari Pasaman Barat sebesar 5300 ton atau berkisar 15 Milyar satu hari, sungguh pendapatan asli daerah (PAD) yang begitu besar,itu baru dari perkebunan kelapa sawit, perlu dicatat daerah ini juga penghasil jagung nomor satu disamping itu banyak terdapat kandungan mineral tidak terkecuali minyak bumi, tetapi sangat disayangkan nageri yang subur ini masih menyimpan aset kemiskinan yang cukup besar yakni sebesar 44% masyarakat Pasaman Barat menurut data BPS, dengan daerah Ujung Gading Sebagai jumlah KK miskin terbanyak (, walaupun kita menempati posisi dua dalam jumlah Pendapatan PAD di Sumatera Barat setelah Kab. Padang Pariaman.
            Oleh sebab itu kami dari Ikatan Mahasiswa Pasaman Barat (IMAPASBAR) Kota Padang  bersama sama dengan pemerintah untuk dapat kita bersama-sama memikirkan kemajuan Pasaman Barat kedepannya. Berikut ini beberapa program-program yang diberikan oleh mahasiswa Pasaman Barat. Pengumpulan program ini ada yang bersifat langsung diberikan kepada pengurus, ada yang melalui Facebook, website. Kiriman dari teman-teman tersebut tidak hanya dari mahasiswa yang kuliah di kota padang tetapi juga ada dari Bandung, Medan, Yogyakarta, Semarang, dan Lampung. Berikut ini program-program yang terlebih dahulu telah diseleksi oleh pengurus IMAPASBAR Kota Padang :
1.      Pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).
Sudah waktunya untuk Pasaman Barat melakukan system penilaian kinerja pegawai. Mengapa, Pertama, unsure-unsur yang digunakan dalam menilai kinerja tidak difokuskan pada hasil kerja melainkan kepada perilaku dan karakter pegawai, akhirnya pegawai yang dijaring adalah yang berkelakuan baik, bukan yang produktif atau berprestasi baik. Kedua, harus ada umpan balik/ feed back sehingga ada rasa kekeluargaan.


2.      Tunjangan Kinerja Daerah (TKD)
Dasar hukum penerapan TKD terdapat dalam  PP No 58 Tahun 2005 pasal 63 ayat 2,  menyatakan pemerintah daerah dapat memberikan  tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Sumber dana untuk membiayai tunjangan kinerja dilakukan dengan menghapuskan seluruh bentuk honor pada setiap kegiatan implementasinya tidak mudah. Ini semua tergantung dari Political Will (keinginan) pimpinan daerah dalam bentuk melepaskan/ mengiklaskan  seluruh jenis honor yang diterima setiap bulan yang selanjutnya dana tersebut dibayarkan kepada seluruh pegawai dalam bentuk TKD. Tunjangan ini juga harus didasarkan kepada kedisplinan, pegawai yang tidak datang satu hari tunjangannya akan dipotong  sebesar 4%.

3.      Tertibkan Uang Liar “Birokrat”
Birokrasi di Indonesia identik dengan keburukan. Dana proyek yang seharusnya untuk rakyat sebahagian besar justru masuk kantong pejabat. Bahkan dalam laporan Bank Dunia 2003 menyebutkan , hamper seluruh pejabat di Indonesia menerima Pungli. Semoga ini tidak menimpa pasaman barat, sehingga akhirnya nanti pasaman barat kedepannnya dapat lebih maju dengan visinya membangun pasaman barat dibawah tadah agama.

4.      Pembangunan dan Pengolahan Biji Besi
Daerah Pasaman Barat kebanyakan mengandung biji besi atau yang sering disebut dengan batu mangan. Dengan adanya disetiap daerah mengandung biji besi hendaknya dibangun sebuah pabrik baja. Kami memprediksikan Pasaman Barat akan menjadi Kota Cilegon  kedua di Indonesia, dengan dibangunnya Pabrik Baja Seperti Krakatau Steel.

5.      Ranperda Kemudahan dalam Penanaman Modal
Pasaman barat adalah daerah baru hasil pemekaran diperlukan pihak yang bias bekerjasama dalam kemajuan pasaman barat kedepannya. Salah satunya dengan adanya kemudahan, kenyamanan, dan kepastian berinvestasi oleh para investor akan mempercepat kemajuan perkembangan pasaman barat kedepan. Semua itu tentu harus didasarkan kepada bargaining yang menguntungkan masyarakat Pasaman Barat. Karena HGU yang 35 tahun dan boleh ditambah 15 tahun lagi akan menentukan nasib rakyat pasaman barat kedepannya.

6.      Pengembangan Ekonomi Perikanan dan Pemberdayaan Nelayan dan Masyarakat Pesisir (PASBAR BAHARI)
Nelayan rata-rata hanya memiliki kesempatan melaut sekitar 8 bulan dengan rata-rata antara Rp 140.000 hingga Rp 200.000. pada umumnya masyarakat pesisir terutama nelayan yang bermukim dispenjang pantai mnempati rumah tinggal yang sangat sederhana. Sebahagian besar anak-anak mengidap gizi buruk, ironisnya mereka nelayan yang menangkap ikan tetapi jarang makan ikan, karena hasil tangkapannya langsung dijual untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Program PASBAR BAHARI ini sebagai berikut:  
Model
Bentuk Implementasi
1.      Perikanan Tangkap
1.      Peningkatan Keuntungan Perusahaan
2.      Peningkatan pendapatan nelayan
3.      Peningkatan produksi
4.      Peningkatan efesiensi penangkapan
5.      Peningkatan Pendpatan daerh
2.      Pelabuhan Perikanan
1.      Fasilitas pelayanan Armada penangkap ikan
2.      Penggerak Utama Perekonomian Masyarakat nelayan
3.      Budidaya Perikanan
1.      Mengenalkan Komoditas perikanan yang bernilai ekonomi tinggi
2.      Diversifikasi usaha dikalangan nelayan
3.      Kesinambungan pasokan
4.      Terjaganya kelestarian Spesies ikan
5.      Berkembangnya pengetahuan budidaya perikanan dimasyarakat pesisir/nelayan
4.      Konservasi dan wisata bahari
1.      Wahana pendidikan dna penelitian
2.      Pariwisata dan sumber pendapatan Pemda
3.      Pelestarian lingkungan
4.      Kegiatan ekonomi yang berkaitan dengna wisata bahari
5.      Desa/Kampong  Nelayan
1.      Terbentuknya komunitas nelayan yang berbasiskan kekuatan ekonomi local
2.      Berkembang dan terwujudnya sinergi antara desa nelayan.
6.      Pengembangan SDM kelautan 
1.      Peningkatan kualitas aparatur Pemda dalam pengelolan Sumber daya Perikanan dan kelautan

7.      Pembangunan Pertanian Modern berbasiskan Sawit dan Jagung.
            Lima pilar menuju pertanian Modern Pasaman barat
a.       Pengembangan dan Penyediaan alat dan mesin Pertanian (ALSINTAN)
b.      Penyedian dana Penjaminan bagi petani
c.       Penyediaan Benih, Pupuk, dan Pengendalian hama penyakit
d.      Memperlancar pemasaran
e.       Perencanaan dan koordinasi yang konsisten

8.      Penataan Tata Ruang Kota
Penataan yang bagus akan membuat perencanaan kedepannya akan jauh dengan baik, kalau kota atau pusat pemerintahan tertata dengan rapi, penmbangunan dan kemajuan itu lambat laun akan mengikut dengan sendirinya. Simpang Empat adalah sebuah Kota Strategis yang bias dating dari empat arah. Keberadaan yang strategis ini dapatnya menambah minat para investor untuk dating ke Pasaman Barat disamping keberadaan daerahnya yang kaya akan Sumber Daya Alam.

9.      Reinventing Local Government (Mewirausahakan Pemerintah Daerah) Inovasi yang dilakukakan Pemerintah Daerah
Pemerintah harus berusaha untuk menciptakan anggaran responsive terhadap prioritas pembangunan dipasaman barat. Ujian paling berat dalam meeningkatkan Governance( pemerintahan) adalah bagaimana memuaskan warga Negara melalui Pelayanan Publik. Dengan keberadaan Pelayanan satu Pintu dipasaman barat akan mempermudah segala akses pelayanan kepada masyarakat. Disamaping itu untuk penghargaan (reward) kepada Pegawai maupun tenaga Kontrak bisa dilaksanakan dan ini akam memicu semangat kerja untuk selalu disiplin.

10.  Pembuatan Pabrik Pupuk dan Percepatan Pembangunan Pabrik Semen
Keberadaan pabrik pupuk dipasaman barat akan menunjang pertanian dipasaman barat. Masyarakat maupun pemerintah akan lebih mudah mendapatkan pupuk dengan cost/ biaya yang lebih murah. Kebaradaan bahan pembuat pupuk ini terdapat di gunung Batang Tongar, disana tidak hanya terdapat bahan pupuk tetapi dibawah tersebut juga terdapat yang namanya NIkel. Untuk percepatan Pembangunan Pabrik Semen bahannya sudah terdapat di Gunuang Tuleh dengan kualitas dan kuantitas yang lebih besar dari semen padang. Keberadaan dua pupuk ini akan mensejahterakan masyarakat pasaman barat. Dan ini akan mempercepat pembangunan bandara Pasaman barat di Laban dan Pelabuhan Internasional di Teluk Tapang. Sehingga akses untuk pengiriman hasil olahan akan lebih mudah.

Disamping 10 Program diatas kami juga merekomendasikan Program dari beberapa mahasiswa Pasaman Barat yang terlebih dahulu telah di seleksi oleh Pengurus IMAPASBAR Kota Padang, yakni sebagai Berikut:
Nama: Darmayanis, Alamat: Jorong Padang Durian hijau, Jambak jlr.X barat,
1.      Peningkatan SDM pasbar.
2.      Perbaikan dan pemerataan jalan raya (lintas dan non lintas).
3.      Pembangunan Terminal.
4.      Penyediaan angkutan umum.


Nama : Syafril Afdani, Alamat :Katiagan, Kec. Kinali, Perg. Tinggi : Unand
Program :
1.      LISTRIK di KATIAGAN, kapan masuknya??.
2.      JEMBATAN ke KATIAGAN kapan dibuat dan JALAN lancar.
Perguruan Tinggi: Universitas Andalas Padang, Alamat Kecamatan: Simpang Empat Kec. Pasaman, Program:
1.      workshop kepenulisan dan film dokumenter untuk siswa SMP sederajat.
2.      Penerapan pelatihan dalam bentuk buletin dan film dokumenter. tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM pelajar SMP pasaman barat.
Nama : Edro Agusta ,Alamat : Sungai Balai, Kec. Kinali, Univ : Univ. Andalas
Program :
1.      Jalan2 yang berlobang di jalan umum dan juga jalan menuju SMP 1 Kinali dari pasar durian kilangan maupun dari basecamp.
2.      Pendidikan yang maksimum, juga kedisiplinan pelajar.
nama: ade media.s, alamt: simpang tiga,luhk nan duo, unv: stkip pgri sumbar
progrm:
1.      perbaikan jembatan gantung yg telah lama putus di padang belimbing (LND) karna itu mnghubkan kmpung sbrang krn mmpermudh petani membwa hasil taniny.sperti jagung,sawit,semngka,dll.
2.      memberikan penyuluhn kpd siswa smp N sma ttng bahaya sex bebas. karena pasbr trmsuk jmlh terbnyak pnderita HIV

Nama: Fitrah Yudha Prawira.almat : ptpn 6 luhak nan duo.program :
1.      pelebran jalan lintas di kinali.
Nama:nasrullah,alamat:durian 3 batang,luhak nan duo univ bung hatta.prongram
1.      kalau bisa jln di kampung kita masih kurang memadai.
2.      jebatan gantung untuk jln sebrang ke kebun,krena klaw air sungai melimpah masyarakat tidak bisa beraktifitas seperti biasa
Nama :Denni Meilizon Program, alamat : Ujung Gading, Lembah Melintang
1.      Verifikasi dan penghitungan ulang luas tanah tanam industri / HPH (Perkebunan sawit) yang mempergunakan Tanah Ulayat nagari.. (alasan : selama ini selalu menjadi pemicu konflik antar nagari).
2.      Pembangunan Asrama Mahasiswa pasaman barat di Kota padang, Yogyakarta, Medan dan Mesir.
Nama : Erik Afriyuda
PTN : IAIN Imam Bonjol PadangAlamat : Kp. Lubuk Panjang, Nag. Kajai, Kec. Talamau
1.      Pelatihan Kewirausahaan Mahasiswa Pasbar

Ttd. Ketua IMAPASBAR Kota Padang


FAHREZI

Minggu, 29 Mei 2011

Kelompok Tani (Keltan) Marokek Jaya Sungai Aur Demo


Sedikitnya 400 lebih anggota kelompok tani (Keltan), Nagari Sungai Aur, Pasaman Barat (Pasbar), Senin (23/5) berdemo di kantor bupati setempat. Menuntut bupati menyelesaikan sengketa lahan sawit mereka yang dikuasai salah satu oknum ninik mamak Sungai Aur bersama anggota kelompok taninya.

Kedatangan massa kelompok tani itu untuk menyampaikan aspirasi terkait sengketa lahan yang diduga dicaplok oknum salah satu ninik mamak Sungai Aur, Dahmal Bosa Manjunjuang Bilang.
Ketua Kelompok Tani Marokek Jaya, Mahyudin Batubara mengatakan, mereka sudah punya izin prinsip untuk mengolah lahan perkebunan, mempunyai surat penyerahan tanah dari Bosa Manjujung Bilang kepala kelompok tani untuk diolah.
Menurut Mahyudin, Dahmal bukanlah Bosa Manjunjung Bilang. Yang menjadi Bosa Manjujung Bilang adalah Azimi. Hal itu juga dibenarkan Camat Sungai Aur, Syaruddin bahwa sesuai dengan data di kantornya Bosa Manjunjung Bilang adalah Azimi.
Lahan yang dintuntut seluas 600 hektar itu tidak pernah dinikmati hasilnya oleh anggota kelompok tani Marokek Jaya yang berjumlah 1.000 KK.
“Permasalahan ini sebenarnya sudah lama dan tak kunjung selesai karena sarat kepentingan oknum-oknum tertentu,” jelas Mahyudin yang juga anggota DPRD Pasbar itu.

Tindak pembakaran
Ketika  tuntutan massa kepada Bosa Manjunjung Bilang, Dahmal membantah tuntutan itu. Dalam surat penyerahan tanah kepada kelompok tani mereka tertulis, apabila selama satu tahun tanah tersebut tidak diolah Keltan Marokek Jaya maka perjanjian batal demi hukum dan lahan kembali menjadi hak Bosa Manjunjung Bilang.
Menurut Dahmal, ia meminta kepolisian menindak pelaku anarkis yang telah membakar 10 rumah (barak). Pembakaran disebut Dahmal sebagai perbuatan anarkis.
“Bukannya kami yang menyerobot tanah mereka, tapi anggota Marokek Jaya yang menyerobot tanah kami dengan cara masuk ke lahan dan menanam sawit. Kami minta polisi mencari pelaku perusakan lahan dan pembakaran rumah mereka,” kata Dahmal.
Menyangkut keabsahan Bosa Manjunjung Bilang, ia sudah mendapat surat menyerahan jabatan dari Azimi Bosa Manjunjung Bilang 20 Februari 2001. Dalam surat penyataan Bosa Manjunjung Bilang yang juga ditandatangani Ketua KAN Sungai Aur, Bosa Adat Sungai Aur, Bosa Adat Air Haji, Bosa Adat Sikilang, isinya Azimi menyerahkan jabatan Bosa Adat kepada Dahmal.
“Tidak ada kewenangan Mahyuddin Batubara mempertanyakan keaslian Bosa, karena ia hanya orang sumando. Begitu juga Camat Sungai Aur. Yang mengetahui tentang bosa adat adalah keluarga dari Bosa Adat itu sendiri, dari Azimi turun kepada kemenakannya bukan kepada anak,” kata Dahmal.
Dahmal menyatakan siap bila diundang bupati untuk membuktikan keabsahan dari pemilik ulayat.
“Saya memiliki bukti-bukti yang lengkap tentang kepemilikan tanah ulayat, saya siap berhadap-hadapan,” kata Dahmal.
Sementara itu Bupati Baharuddin mengatakan, Pemkab siap menampung aspirasi yang disampaikan. Ia berjanjanji akan mengkaji terlebih dahulu bagaimana persolan yang ada di tengah-tengah masyarakat.
“Saya selaku bupati tidak akan diam saja, dan berjanji akan menuntaskan permasalahan ini,” kata Baharuddin.
Rencananya 16 Juni mendatang pemkab akan memanggil pihak-pihak terkait persoalan ini, seperti Bosa, keltan, walinagari, camat dan PT Bakrie.
Terhadap pihak-pihak yang undang diharapkan membawa dokumen atau surat-surat tanah tentang kepemilikan lahan